SIAPA SEBENARNYA YANG MERUSAK PANCASILA?

 

Renungan Seorang Blogger Tentang Dasar Negara yang Semakin Terasa Asing

---

Hari ini saya duduk di teras rumah, ditemani secangkir kopi hitam yang perlahan menghangatkan pagi yang sedikit gerimis. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak tetangga yang sedang bermain di lapangan. Mereka tertawa lepas, seolah tak punya beban apa pun.

Tiba-tiba pandangan saya tertuju pada sebuah plakat kecil di dinding ruang tamu—tepat di atas foto keluarga. Ada lima sila yang terukir di sana. Pancasila. Saya hafal isinya sejak SD. Tapi tiba-tiba sebuah pertanyaan menggelitik benak saya: Apakah Pancasila benar-benar masih hidup di negeri ini? Ataukah ia hanya menjadi pajangan, sekadar kata-kata manis yang dihafalkan saat upacara, lalu dilupakan ketika kekuasaan berbicara?

Saya bukan siapa-siapa. Hanya seorang blogger yang suka merenung dan menuliskan kegelisahan di sini, di blog kecil saya. Tapi hari ini, saya ingin berbagi sebuah perenungan yang mungkin juga mengganggu pikiran Anda.

---

BUKAN RAKYAT KECIL YANG MERUSAK PANCASILA

Sering kali kita mendengar gema bahwa Pancasila mulai luntur karena generasi muda sudah tidak peduli. Karena anak-anak sekarang lebih sibuk dengan ponsel, lebih mengenal budaya asing, atau lebih kritis terhadap pemerintah.

Saya tidak setuju.

Pancasila tidak rusak karena rakyat mengkritik. Justru rakyat mengkritik karena mereka merindukan nilai-nilai Pancasila diwujudkan. Mereka merindukan keadilan, kemanusiaan, persatuan—bukan sekadar kata-kata kosong di buku pelajaran.

Lantas, siapa yang merusak Pancasila?

---

KETIKA KEKUASAAN MENJADI PENYAKIT

Saya ingat betul ucapan seorang teman yang bekerja sebagai buruh pabrik di pinggiran kota. Suatu malam, sambil memegang gaji yang hanya cukup untuk membayar sewa kontrakan dan makan satu minggu, dia bertanya:

"Mas, katanya negara ini kaya. Tapi kenapa saya masih susah?"

Saya terdiam. Tidak bisa menjawab.

Sebab jika saya jujur, sumber daya alam negeri ini melimpah. Sawit, batu bara, emas, gas, laut yang penuh ikan. Tapi mengapa kemakmuran tidak merata? Mengapa jalan di desa masih berlubang sementara di ibu kota malah dibangun gedung-gedung megah yang sepi penghuni?

Di situlah letak pengkhianatan terhadap sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ketika pembangunan hanya berputar di sekitar kekuasaan, ketika kebijakan dibuat untuk menguntungkan kelompok tertentu, ketika rakyat kecil hanya jadi penonton di negerinya sendiri—di situlah Pancasila mulai kehilangan makna.

---

KORUPSI: DOSA BESAR YANG DIANGGAP BIASA

Saya bukan orang yang suka menghakimi. Tapi saya juga tidak bisa diam ketika uang rakyat raib entah ke mana.

Coba bayangkan: setiap rupiah yang masuk kas negara berasal dari keringat rakyat. Pajak yang kita bayar, retribusi yang kita setor, hasil bumi yang kita kelola—semua itu milik kita bersama.

Tapi ketika seorang pejabat mencuri uang itu, yang dirampas bukan sekadar angka di rekening. Yang dirampas adalah hak anak-anak kita untuk sekolah di gedung yang layak. Hak ibu-ibu untuk berobat di puskesmas yang memadai. Hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial.

Korupsi bukan kejahatan biasa. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat.

Dan yang lebih menyakitkan, ketika pelaku korupsi hanya mendapat hukuman ringan atau bahkan bebas, rakyat kecil yang mencuri ayam atau sandal justru dipenjara. Di sinilah hukum kehilangan rasa keadilannya.

---

HUKUM TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS

Saya sering mendengar ungkapan ini dari orang-orang di sekitar saya. Kadang di warung kopi, di grup WhatsApp keluarga, atau dari cerita pengemudi ojek yang saya tumpangi.

"Pak, hukum di negeri ini beda-beda," katanya. "Kalau orang biasa, urusan kecil aja digaruk. Tapi kalau yang punya jabatan, apapun bisa diatur."

Entah benar atau tidak setiap kasusnya, yang jelas persepsi ini sudah menjadi penyakit kronis.

Seharusnya hukum berdiri di atas semua orang. Tidak boleh ada yang merasa terlalu kecil untuk mendapatkan keadilan, dan tidak boleh ada yang merasa terlalu besar untuk disentuh hukum.

Ketika hukum mulai pilih kasih, ketika keadilan hanya bisa dibeli dengan uang, ketika orang kaya dan berkuasa kebal terhadap proses hukum, maka sila kedua—Kemanusiaan yang Adil dan Beradab—hanya menjadi lelucon.

---

KRITIK YANG MENJADI FITNAH

Saya sadar, sebagai blogger, saya berperan untuk menyampaikan kegelisahan. Tapi saya juga ingat bahwa kritik harus disertai tanggung jawab.

Jangan sampai kegelisahan kita tentang ketidakadilan berubah menjadi fitnah. Jangan sampai kekecewaan kita terhadap kepemimpinan menjelma menjadi kebencian yang buta. Jangan sampai semangat kita untuk memperbaiki negeri justru merusak persatuan.

Itulah ajaran sila ketiga: Persatuan Indonesia. Kita boleh mengkritik, tapi dengan cara yang bermartabat. Dengan fakta, bukan asumsi. Dengan data, bukan hawa nafsu. Dan melalui jalur yang konstitusional, bukan anarki.

---

PAJAK DAN PELAYANAN PUBLIK

Saya termasuk orang yang membayar pajak setiap tahun. Bukan karena saya kaya, tapi karena saya sadar itu kewajiban saya sebagai warga negara.

Tapi saya juga bertanya-tanya: sudahkah pajak saya dikelola dengan baik? Transparankah penggunaannya? Apakah pelayanan publik yang saya dapatkan sebanding dengan yang saya bayarkan?

Ketika jalanan rusak, ketika rumah sakit umum kekurangan obat, ketika guru-guru masih bergaji minim, tapi pejabat bergaya hidup mewah—maka wajar jika rakyat mulai bertanya-tanya.

Kepercayaan terhadap sistem harus dibangun dari kejujuran. Dan kejujuran itu harus dimulai dari para pemegang amanah.

---

REFLEKSI: SIAPA MERUSAK PANCASILA?

Saya menutup mata sejenak. Angin sore mulai berhembus, membawa aroma tanah basah setelah hujan.

Saya merenung: siapakah sebenarnya yang merusak Pancasila?

Bukan rakyat miskin yang hanya ingin bertahan hidup.

Bukan aktivis yang memperjuangkan keadilan.

Bukan generasi muda yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Mereka yang merusak Pancasila adalah:

· Mereka yang memegang kekuasaan tapi menyalahgunakannya.

· Mereka yang memiliki amanah tapi mengkhianatinya.

· Mereka yang membiarkan korupsi karena merasa ikut diuntungkan.

· Mereka yang menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, bukan penegak keadilan.

· Mereka yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan rakyat banyak.

Dan yang paling menyedihkan: mereka sering kali adalah orang-orang yang paling lantang mengucapkan Pancasila di atas panggung. Yang paling sering mengibarkan bendera. Yang paling sering menyebut nama rakyat dalam pidato, tapi ketika rakyat membutuhkan, mereka menghilang.

---

PANCASILA HARUS DIRASAKAN

Pagi ini, saya menulis dengan hati yang berat. Bukan karena saya membenci negeri ini—justru sebaliknya, saya sangat mencintai Indonesia. Itulah mengapa saya sedih melihat Pancasila hanya dianggap sebagai formalitas.

Pancasila tidak cukup dihafalkan. Pancasila harus dirasakan.

Rakyat ingin melihat keadilan dalam penegakan hukum.

Rakyat ingin melihat uang negara dikelola dengan amanah.

Rakyat ingin kekayaan alam memberikan manfaat yang luas.

Rakyat ingin pajak dikelola secara transparan.

Rakyat ingin pemimpin hadir bukan hanya ketika membutuhkan suara, tapi juga ketika rakyat membutuhkan perlindungan dan keadilan.

---

AMANAH DI PUNDAK MEREKA

Pada akhirnya, menjaga Pancasila bukan hanya tugas rakyat biasa.

Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Semakin tinggi jabatan, semakin besar pula tuntutan untuk memberikan teladan.

Sebab Pancasila tidak akan benar-benar hidup hanya karena tertulis di atas kertas, terukir di dinding, atau terpatri di hati kita.

Pancasila hidup ketika:

· Keadilan benar-benar ditegakkan.

· Kekuasaan digunakan untuk melayani, bukan untuk memuaskan ambisi pribadi.

· Kekayaan negara dikelola untuk kemakmuran rakyat, bukan dinikmati segelintir orang.

· Hukum berlaku bagi semua, tanpa pandang bulu.

· Tidak ada seorang pun yang merasa berada di atas kepentingan bangsa dan negara.

---

TITIPAN UNTUK KITA SEMUA

Malam mulai turun. Saya harus mengakhiri tulisan ini.

Saya titipkan sebuah pertanyaan kecil untuk kita semua:

Apakah saya sudah mengamalkan Pancasila hari ini?

Mungkin jawabannya akan membuat kita malu. Mungkin jawabannya akan membuat kita tersadar. Tapi setidaknya, kita mulai bertanya—bukan hanya kepada pemerintah, bukan hanya kepada pemimpin, tapi juga kepada diri kita sendiri.

Karena perubahan besar selalu dimulai dari perubahan kecil. Dan perubahan itu dimulai dari setiap individu yang memilih untuk hidup dalam nilai-nilai Pancasila—bukan hanya di mulut, tapi di tindakan.

---

Salam dari saya,

Mas Mursyid

Blogger yang masih belajar menjadi warga negara yang baik

---

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai nilai-nilai luhur pendirinya, dan menjaganya bukan dengan lisan, tapi dengan perilaku."