Desa Sekarang berada di bawah naungan 2 Kementrian, yaitu Kemetrian Dalam Negeri dan Kementriann Desa, yang masing masing bisa membuat peraturan tentang desa. Sehingga agak sedikit rumit. Hasil dari Pembekalan BPD Tahun 2015, yang dilaksanakan tadi siang di gedung Korpri Magetan. Menurut
ketentuan, hak tanah adat dikonversi dalam ketentuan Pasal VI menjadi hak
pakai. Dengan demikian tanah bengkok adalah tanah negara yang diserahkan kepada
desa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan desa. Dalam
sistem agraria di Pulau Jawa, tanah bengkok adalah lahan garapan milik desa dan
tanah bengkok merupakan tanah atau lahan yang secara adat dimiliki sendiri
untuk kepala desa atau perangkat desa sebagai kompensasi gaji atas jabatan dan
pekerjaan yang dilakukan. Tanah
bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun
boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya.
Pengaturan
tentang tanah bengkok dimulai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No. 1/1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa,
Pengurusan, dan Pengawasannya. Dalam
Pasal 3 Permendagri itu dinyatakan yang disebut kekayaan desa adalah (1). Tanah
kas desa, termasuk tanah bengkok, (2). Pemandian umum yang diurus oleh desa,
(3). Pasar desa, (4). Objek-objek rekreasi yang diurus oleh desa, (5).
Bangunan milik desa, dan (6). Lain-lain kekayaan milik pemerintah desa. Dengan
demikian, sejak diterbitkannya permendagri tersebut, tanah bengkok telah diubah
fungsinya dari tanah yang hasilnya diperuntukkan kepala desa dan perangkat desa
menjadi sumber pendapatan desa. Pasal
11 ayat (1) permendagri tersebut menyatakan sumber-sumber pendapatan desa
berupa tanah bengkok dan sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan
bagi kepala desa dan perangkat desa, ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa
yang pengurusannya ditetapkan melalui anggaran penerimaan dan pengeluaran
keuangan desa. Permendagri tersebut dipertegas
Intruksi Mendagri No. 26/1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan
yang Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa. Hal ini membuat pengurusan dan
pengawasan tanah bengkok masuk menjadi tanah kas desa. Dengan demikian,
pengelolaan harus melalui anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa . Tanah bengkok (dibaca /bəŋkɔʔ/, bukan
/bɛŋkɔʔ/) dalam sistem agraria di Pulau Jawa adalah
lahan garapan milik desa.
Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa
namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.
Balai Desa Rejomulyo
Menurut penggunaannya, tanah
bengkok dibagi menjadi tiga kelompok:
1. Tanah Lungguh, menjadi hak pamong desa untuk
menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang
tidak mereka terima
2. Tanah Kas Desa, dikelola oleh pamong desa aktif
untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa
3. Tanah Pengarem-arem, menjadi hak pamong desa yang
pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal tanah ini
dikembalikan pengelolaanya kepada pihak desa.
Tidak semua desa memiliki ketiga
kelompok lahan tersebut. Bentuk lahan juga dapat berupa sawah ataupun tegalan,
tergantung tingkat kesuburan dan kemakmuran desa.
Menurut Permendagri 4/2007 telah
mengatur rambu-rambu untuk mencegah penyalahgunaan tanah bengkok. DalamPasal 15 Permendagri 4/2007diatur sebagai berikut: (1)Kekayaan
Desa yang berupa tanahDesa
tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain,
kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. (2)Pelepasan
hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan
harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). (3)Penggantian
ganti rugi berupa uangharus
digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa
setempat. (4)Pelepasan
hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa. (5)Keputusan
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat
persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.
Pengertian Tanah Kas Desa secara
khusus tidak ditemukan dalam UU No . 5 Tahun 1979, kecuali hanya menentukan
Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang digunakan
untuk penyelenggaraan rumah tangga lainnya. Sehubungan dengan tidak
dijelaskannya pengertian Tanah Kas Desa dalam UU No. 5 Tahun 1979 timbul
pertanyan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Tanah Kas Desa ? Menurut Sekretariat Bina Desa,
Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang penguasaannya diserahkan kepada
pennerintah desa, sesuai dengan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 19798[12].
Adapun pengertian Tanah Kas Desa menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jambi No. 79 Tahun 1987 sebagai berikut “Tanah Kas Desa adalah Tanah
Milik Desa yang merupakan kekayaan desa dan diperuntukkan bagi sumber
pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa”. Pengertian di atas hampir sama
dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1992 tentang Perubahan
Status Tanah Bengkok dan sejenisnya menjadi Tanah Kas Desa sebagai berikut
“Tanah Kas Desa adalah Tanah Milik Desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan
desa”.
Pada FOR dibawah ini, silahkan pilih tarif-daya dirumah anda dan tarif-daya baru yang di inginkan
Setelah itu click tombol <<SUBMIT>>
Akan muncul perkiraan biaya yg anda inginkan
»
Tarif Baru :
Persyaratan Perubahan Daya :
* Fotocopy KTP
* Fotocopy Rekening Listrik Terakhir
* Surat Kuasa (Jika diwakilkan pengurusannya ke orang lain)
* Fotocopy KTP yang diberi kuasa (Jika memakai Surat Kuasa)
Pelanggan tarif Rumah Tangga adalah pelanggan perseorangan atau badan
sosial yang tenaga listriknya digunakan untuk keperluan rumah tangga.
Berikut tabel tarif dasar listrik untuk golongan R1 dan seterusnya :
Bisa di lihat disini
